Sekitar 85 persen infrastruktur di Sumatera Barat rusak akibat gempa dengan kekuatan 7,6 SR yang terjadi pada Rabu (30/9) lalu. Demikian dikatakan Kepala Dinas Prasarana Jalan Sumbar, Dody Ruswandi di Padang, Senin (19/10).
Untuk membangun kembali bangunan pemerintah yang rusak tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar. Untuk itu diusulkan pembentukan lembaga khusus yang diketuai Gubernur Sumbar dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kembali infrasrtruktur pemerintah yang rusak akibat gempa. Lembaga khusus tersebut merupakan suatu organisasi yang terpisah dari program Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), mengingat tugas rutin dari para SKPD tersebut sangat padat sekali.
Lembaga khusus yang dibentuk itu merupakan salah satu upaya mempercepat proses penyelenggaraan pembangunan kembali infrastruktur pemerintah yang rusak akibat gempa. Juga untuk membantu pengelolaan bantuan luar negeri dalam proses pembangunanan infrastruktur pemerintah yang rusak. Karena pembangunannya tidak cukup dengan dana dari APBD dan APBN saja.
Dari data Satkorlak Penanggulangan Bencana Sumbar, tercatat untuk jalan sebanyak 178 unit yang mengalami rusak berat, 63 unit rusak sedang dan 51 unit rusak ringan. Sedangkan jembatan yang mengalami rusak akibat gempa sebanyak 68 buah yang terdiri dari 21 buah rusak berat, 30 buah rusak sedang, serta 17 rusak ringan.
Empat titik kerusakan jalan yang parah di wilayah Padang Pariaman dan satu titik di jalur Padang-Solok Kilometer 18 mendesak untuk diperbaiki. Lima titik tersebut kini nyaris putus akibat gempa dan terancam longsor, terutama apabila hujan deras tiba.
Kerusakan empat titik jalan di wilayah Padang Pariaman dikhawatirkan akan mengganggu pengiriman bantuan dan aktivitas pemulihan serta tahap rekonstruksi di sejumlah wilayah pedalaman di kabupaten tersebut. Empat titik tersebut semuanya terletak di Kecamatan V Koto Timur, yang menuju ke arah Nagari Padang Alai serta Patamuan. Dua wilayah yang menjadi area terparah dampak gempa dan saat ini sebagian besar warganya masih dalam pengungsian.
Sementara itu, di Jalur Padang-Solok di Km 18 juga mengkhawatirkan. Jalur ini merupakan jalan nasional yang menghubungkan Padang dengan Kabupaten Solok serta kabupaten-kabupaten lain di wilayah tenggara.
Kepala Bidang Pelaksana Balai Besar Jalan Nasional Direktorat Jenderal Bina Marga wilayah Sumatera Barat, Hajito mengungkapkan, lima titik tersebut telah direkomendasikan untuk segera diperbaiki. Jenis kerusakannya terbilang mengkhawatirkan karena sebagian badan jalan terbawa longsor dan rawan mengalami longsor susulan. Titik-titik yang rusak ini berada di jurang yang sangat tinggi sehingga berbahaya untuk dilalui serta riskan.
Untuk perbaikan titik-titik jalan yang rusak tersebut dibutuhkan biaya yang sangat besar. Karena diperlukan pengurukan dan konstruksi pendukung guna mencegah longsoran. Apalagi, sekitar badan jalan selama ini termasuk wilayah rawan longsor.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Priyadi Kardono, mengatakan, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan salah satu prioritas utama BNPB dalam tahap rekonstruksi dan rehabilitasi.
Tentunya jalan dan jembatan yang terancam putus harus diperbaiki dahulu supaya bantuan tak terputus ke para korban di wilayah yang terletak di perdalaman. "Selain itu, dalam tahap rekonstruksi dan rehabilitasi nantinya kita harus menembus wilayah-wilayah di lereng perbukitan itu," ujar Priyadi.
Mengenai korban gempa yang ada di daerah rawan longsor, Priyadi mengatakan, akan dibangunkan rumah tinggal. Mengenai tempatnya masih akan dibahas bersama pemerintah daerah, termasuk kepastian mengenai pola rekonstruksi dan rehabilitasi.
"Kemungkinan pola yang dipakai minimal seperti di Yogyakarta. Tapi, mungkin tak sepenuhnya sama karena budaya di Sumbar yang berbeda dengan di Yogya, misalnya soal gotong royong. Yang pasti, untuk di Sumbar kami akan mempertimbangkan kultur setempat," tandasnya.
Perkembangan terakhir kondisi pasca gempa di Sumbar, listrik sudah 95 persen beroperasi, telepon 100 persen beroperasi dan air 85 persen. Uang dan lauk-pauk sudah didistribusikan 2x10 hari. Sedangkan bantuan untuk kelas darurat juga sudah didistribusikan untuk 3.100 kelas darurat. Tim verifikasi sedang turun ke lokasi-lokasi bencana sampai tanggal 21 Oktober. Demikian laporan yang disampaikan Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi.
Untuk membangun kembali bangunan pemerintah yang rusak tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar. Untuk itu diusulkan pembentukan lembaga khusus yang diketuai Gubernur Sumbar dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kembali infrasrtruktur pemerintah yang rusak akibat gempa. Lembaga khusus tersebut merupakan suatu organisasi yang terpisah dari program Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), mengingat tugas rutin dari para SKPD tersebut sangat padat sekali.
Lembaga khusus yang dibentuk itu merupakan salah satu upaya mempercepat proses penyelenggaraan pembangunan kembali infrastruktur pemerintah yang rusak akibat gempa. Juga untuk membantu pengelolaan bantuan luar negeri dalam proses pembangunanan infrastruktur pemerintah yang rusak. Karena pembangunannya tidak cukup dengan dana dari APBD dan APBN saja.
Dari data Satkorlak Penanggulangan Bencana Sumbar, tercatat untuk jalan sebanyak 178 unit yang mengalami rusak berat, 63 unit rusak sedang dan 51 unit rusak ringan. Sedangkan jembatan yang mengalami rusak akibat gempa sebanyak 68 buah yang terdiri dari 21 buah rusak berat, 30 buah rusak sedang, serta 17 rusak ringan.
Empat titik kerusakan jalan yang parah di wilayah Padang Pariaman dan satu titik di jalur Padang-Solok Kilometer 18 mendesak untuk diperbaiki. Lima titik tersebut kini nyaris putus akibat gempa dan terancam longsor, terutama apabila hujan deras tiba.
Kerusakan empat titik jalan di wilayah Padang Pariaman dikhawatirkan akan mengganggu pengiriman bantuan dan aktivitas pemulihan serta tahap rekonstruksi di sejumlah wilayah pedalaman di kabupaten tersebut. Empat titik tersebut semuanya terletak di Kecamatan V Koto Timur, yang menuju ke arah Nagari Padang Alai serta Patamuan. Dua wilayah yang menjadi area terparah dampak gempa dan saat ini sebagian besar warganya masih dalam pengungsian.
Sementara itu, di Jalur Padang-Solok di Km 18 juga mengkhawatirkan. Jalur ini merupakan jalan nasional yang menghubungkan Padang dengan Kabupaten Solok serta kabupaten-kabupaten lain di wilayah tenggara.
Kepala Bidang Pelaksana Balai Besar Jalan Nasional Direktorat Jenderal Bina Marga wilayah Sumatera Barat, Hajito mengungkapkan, lima titik tersebut telah direkomendasikan untuk segera diperbaiki. Jenis kerusakannya terbilang mengkhawatirkan karena sebagian badan jalan terbawa longsor dan rawan mengalami longsor susulan. Titik-titik yang rusak ini berada di jurang yang sangat tinggi sehingga berbahaya untuk dilalui serta riskan.
Untuk perbaikan titik-titik jalan yang rusak tersebut dibutuhkan biaya yang sangat besar. Karena diperlukan pengurukan dan konstruksi pendukung guna mencegah longsoran. Apalagi, sekitar badan jalan selama ini termasuk wilayah rawan longsor.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Priyadi Kardono, mengatakan, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan salah satu prioritas utama BNPB dalam tahap rekonstruksi dan rehabilitasi.
Tentunya jalan dan jembatan yang terancam putus harus diperbaiki dahulu supaya bantuan tak terputus ke para korban di wilayah yang terletak di perdalaman. "Selain itu, dalam tahap rekonstruksi dan rehabilitasi nantinya kita harus menembus wilayah-wilayah di lereng perbukitan itu," ujar Priyadi.
Mengenai korban gempa yang ada di daerah rawan longsor, Priyadi mengatakan, akan dibangunkan rumah tinggal. Mengenai tempatnya masih akan dibahas bersama pemerintah daerah, termasuk kepastian mengenai pola rekonstruksi dan rehabilitasi.
"Kemungkinan pola yang dipakai minimal seperti di Yogyakarta. Tapi, mungkin tak sepenuhnya sama karena budaya di Sumbar yang berbeda dengan di Yogya, misalnya soal gotong royong. Yang pasti, untuk di Sumbar kami akan mempertimbangkan kultur setempat," tandasnya.
Perkembangan terakhir kondisi pasca gempa di Sumbar, listrik sudah 95 persen beroperasi, telepon 100 persen beroperasi dan air 85 persen. Uang dan lauk-pauk sudah didistribusikan 2x10 hari. Sedangkan bantuan untuk kelas darurat juga sudah didistribusikan untuk 3.100 kelas darurat. Tim verifikasi sedang turun ke lokasi-lokasi bencana sampai tanggal 21 Oktober. Demikian laporan yang disampaikan Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi.
